Indramayu – Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmennya untuk menindak setiap dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan aset perhajian di Indonesia. Pesan itu ia sampaikan saat meninjau langsung Asrama Haji Indramayu, Jawa Barat, Jumat (3/10/2025).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Haji Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, sekaligus memantau proses peralihan aset perhajian ke Kementerian Haji dan Umrah.
“Seperti di Asrama Haji Indramayu ini, sudah menghabiskan dana APBN dan SBSN ratusan miliar, tapi masih banyak yang tidak sesuai spesifikasi bahkan mangkrak. Kalau ada tindak pidana korupsi, sebelum asetnya dialihkan harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan diproses hukum,” tegas Dahnil.
Baca Juga :
Dalam kunjungan itu, Dahnil didampingi oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jefferdian, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, serta para pejabat Kementerian Haji dan Umrah dan penyelenggara haji dari kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Dahnil menjelaskan, inspeksi ini adalah bagian dari rangkaian pengecekan aset perhajian di seluruh Indonesia. Ia mengaku menerima banyak laporan soal pembangunan asrama haji dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang dibiayai APBN maupun SBSN, tapi ternyata ada yang tak selesai, mangkrak, bahkan terindikasi dikuasai pihak tertentu secara tidak sah.
Untuk memastikan tak ada penyimpangan, Kemenhaj bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Kejati, dan Kejari di setiap daerah.
“Haji itu ibadah paripurna dalam Islam. Maka, tak boleh ada korupsi di dalamnya. Presiden bahkan sudah memerintahkan Kejaksaan dan KPK untuk mendampingi Kemenhaj dalam proses peralihan aset,” kata Dahnil.
Ia juga menyinggung kasus Asrama Haji Pondok Gede yang sempat dipagari oleh pihak tertentu. Menurutnya, semua aset haji adalah milik negara, bukan milik pribadi atau kelompok.
Menutup arahannya, Dahnil kembali mengingatkan seluruh pejabat dan ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan haji untuk bekerja dengan integritas tinggi.
“Perintah Presiden jelas: jangan ada korupsi dalam penyelenggaraan haji. Ini amanah umat, harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.
