Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menyoroti pentingnya perhatian serius terhadap jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Menurutnya, layanan kesehatan yang layak adalah hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali.
“Masih banyak masyarakat di Kota Palangka Raya yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena keterbatasan biaya atau belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional,” ujar Subandi, Senin (6/10/2025).
Ia menilai, persoalan ini seharusnya menjadi fokus bersama antara Pemerintah Kota, DPRD, dan lembaga penyelenggara jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan. Pendataan yang akurat, kata dia, menjadi kunci agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.
Baca Juga :
“Di lapangan masih banyak warga tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara, ada juga penerima yang sebenarnya sudah mampu secara ekonomi. Ini harus dibenahi,” tegasnya.
Subandi mengingatkan agar Pemkot memastikan tidak ada warga yang kesulitan berobat hanya karena alasan biaya. Ia mendorong agar koordinasi lintas instansi, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga BPJS Kesehatan terus diperkuat untuk memperbaiki sistem pendataan dan pelayanan.
Selain soal pendataan, Subandi juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di Palangka Raya. Menurutnya, puskesmas dan rumah sakit perlu terus diperkuat, baik dari sisi tenaga medis, sarana penunjang, maupun ketersediaan obat-obatan.
“Kualitas layanan harus sejalan dengan perluasan jaminan kesehatan. Kalau fasilitas kesehatan belum memadai, maka tujuan dari program ini tidak akan tercapai secara maksimal,” tuturnya.
Subandi berharap, perhatian serius terhadap jaminan kesehatan masyarakat tidak mampu dapat melahirkan sistem kesehatan yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan di Kota Palangka Raya.
“Dengan memastikan semua warga bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa terkendala biaya, kita turut membangun rasa keadilan sosial yang nyata di tengah masyarakat,” pungkasnya.
