Ketidakhadiran sebagian kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam sejumlah agenda DPRD Kota Palangka Raya menjadi perhatian serius.
Wakil Ketua II DPRD Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, meminta Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, untuk memberikan penekanan kepada seluruh kepala SOPD agar lebih disiplin dan menghormati mekanisme kerja lembaga legislatif.
“Kami menyarankan Wali Kota untuk memberikan arahan yang tegas kepada setiap kepala SOPD agar hadir pada kegiatan resmi bersama DPRD, karena ini bagian dari etika pemerintahan yang baik,” kata Nenie, Jumat (31/10/2025).
Baca Juga :
Menurutnya, pengawasan terhadap kehadiran kepala SOPD perlu ditingkatkan, terutama dalam kegiatan yang berkaitan langsung dengan agenda dan kerja sama dengan DPRD.
Nenie menegaskan, kedisiplinan dan komitmen pejabat daerah dalam menghadiri kegiatan dewan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia menjelaskan, kehadiran kepala SOPD dalam setiap kegiatan DPRD seperti rapat kerja, pembahasan program, maupun rapat koordinasi sangat penting.
Kehadiran itu, kata dia, berhubungan langsung dengan proses penyusunan kebijakan publik dan sinkronisasi pelaksanaan program di lapangan.
“Proses pembahasan kebijakan bisa terhambat karena ketidakhadiran kepala SOPD. Inilah kenapa pengawasan diperlukan agar kehadiran mereka tidak terabaikan,” ujarnya.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan, DPRD memahami kesibukan para kepala SOPD.
Namun, kehadiran mereka dalam forum resmi bersama dewan adalah bentuk tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Tanpa kehadiran langsung pejabat terkait, pembahasan bisa kehilangan substansi karena tidak ada penjelasan teknis yang dibutuhkan,” tutur Nenie.
Ia menegaskan, DPRD Kota Palangka Raya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah, termasuk dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab pejabat publik.
“Koordinasi antara DPRD dan SOPD sangat menentukan keberhasilan program pembangunan. Dan hal itu bisa terwujud jika ada kehadiran langsung dari para kepala dinas,” pungkasnya. (Ahaf)
