Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Tantawi Jauhari, mendukung langkah cepat Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan BBM bersubsidi.
“Ini penting untuk memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Jangan sampai oknum-oknum melangsir BBM untuk kepentingan pribadi,” kata Tantawi, Sabtu (8/11/2025).
Ia menyebut praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi kerap berlangsung terselubung dan sulit terdeteksi tanpa pengawasan langsung di lapangan.
Baca Juga :
Karena itu, sidak yang dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (DPKUKMP) bersama tim gabungan dinilai sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga keadilan distribusi subsidi.
“DPRD tentu mendukung penuh langkah ini. Jangan sampai subsidi yang seharusnya untuk masyarakat kecil justru dinikmati oknum tertentu,” tegasnya.
Tantawi juga menyoroti pentingnya sinergi lintas instansi seperti kepolisian, Satpol PP, dan Pertamina guna memperkuat pengawasan di lapangan.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci menekan praktik penyimpangan maupun pengisian berulang.
Ia menilai penggunaan sistem digital melalui kode QR (barcode) pada kendaraan penerima BBM bersubsidi merupakan langkah positif untuk mempersempit peluang penyalahgunaan.
“Dengan QR Code, pemerintah memiliki data yang lebih valid terkait pengguna subsidi. Namun pengawasan manual tetap diperlukan agar celah penyalahgunaan bisa segera ditindak,” ujarnya.
Tantawi mendorong pengelola SPBU memperketat pengawasan internal, termasuk memberikan pemahaman kepada petugas agar tidak melayani kendaraan bertangki modifikasi atau pengisian berulang.
Ia menegaskan persoalan BBM bersubsidi bukan hanya soal distribusi, tetapi tanggung jawab moral semua pihak agar subsidi tepat sasaran.
“BBM bersubsidi adalah hak masyarakat kecil. Semua pihak harus ikut menjaga agar kebijakan ini benar-benar berpihak pada mereka yang membutuhkan,” tutupnya.
