Labuan Bajo Memakan Korban, BEM PTMAI Nilai Menteri Pariwisata Gagal Lindungi Wisatawan

Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Indonesia (BEM PTMAI) menilai tragedi tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (26/12/2025), bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan kejahatan struktural akibat lemahnya pengawasan negara terhadap keselamatan wisata bahari.

Koordinator Isu Lingkungan Hidup BEM PTMAI, Ahmad Rafiq, mengatakan Labuan Bajo yang dipromosikan sebagai destinasi super prioritas justru menunjukkan rapuhnya sistem perlindungan keselamatan wisatawan.

“Negara terlalu sibuk membangun citra pariwisata dan mengejar investasi, tetapi abai terhadap keselamatan manusia. Menteri Pariwisata telah gagal menjalankan mandat konstitusionalnya,” ujar Rafiq, Minggu (28/12/2025).

Menurutnya, lemahnya pengawasan terhadap kelayakan kapal wisata serta minimnya kontrol di lapangan menjadi bukti adanya pembiaran sistemik yang berujung pada tragedi kemanusiaan.

“Setiap korban kecelakaan wisata adalah bukti bahwa negara kalah oleh kelalaian birokrasi. Menteri Pariwisata harus bertanggung jawab penuh, bukan berlindung di balik narasi cuaca atau human error,” tegasnya.

Sebagai sikap resmi, BEM PTMA Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:

1. Mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri Pariwisata atas kegagalan sistemik pengelolaan wisata bahari.
2. Menuntut pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan masyarakat sipil dan mahasiswa untuk mengusut tuntas insiden tenggelamnya KM Putri Sakinah.
3. Mendesak moratorium sementara operasional kapal wisata di Labuan Bajo hingga seluruh standar keselamatan diaudit dan dipenuhi.
4. BEM PTMAI menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berhenti kami terus mengawal isu ini.

Selain itu, BEM PTMAI juga mendesak moratorium sementara operasional kapal wisata di Labuan Bajo hingga seluruh standar keselamatan diaudit dan dipenuhi. Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus ini sampai ada pertanggungjawaban tegas dari pemerintah.

“Pariwisata tidak boleh dibangun di atas nyawa manusia. Negara yang gagal melindungi keselamatan wisatawan adalah negara yang gagal menjalankan mandat rakyat,” tutup Rafiq. (Ahaf)