Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya yang menyesuaikan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Ramadan 1447 Hijriah mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang bijak dan humanis, serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami mendukung kebijakan Pemko Palangka Raya yang telah mengatur jam kerja ASN selama Ramadan. Ini bentuk perhatian terhadap kekhusyukan ibadah, tetapi pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Baca Juga :
Menurutnya, penyesuaian jam kerja selama Ramadan merupakan hal yang wajar dilakukan setiap tahun, selama tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan Komisi I yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian akan tetap menjalankan fungsi pengawasan, terutama memastikan total jam kerja efektif yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan sesuai aturan.
Dengan pengaturan jam masuk pukul 08.00 WIB dan total jam kerja efektif 32 jam 30 menit per minggu, Syaufwan menilai tidak ada alasan bagi ASN untuk menurunkan produktivitas.
“Ramadan bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Justru ini momentum menunjukkan profesionalisme dan integritas sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota yang meniadakan sementara kegiatan fisik rutin seperti olahraga dan apel selama Ramadan, karena dinilai membantu menjaga stamina pegawai tanpa mengganggu ritme kerja.
Meski demikian, Syaufwan mengingatkan seluruh perangkat daerah tetap disiplin dan memastikan pelayanan berjalan normal, terutama pada sektor vital seperti administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
“Kami berharap masyarakat tetap merasakan pelayanan optimal. Jangan sampai ada keluhan karena perubahan jam kerja. Disiplin dan komitmen harus tetap dijaga,” pungkasnya. (Ahaf)
