Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dipastikan menerima alokasi 600 unit program bedah rumah pada 2026. Program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan pihaknya siap mengawal pelaksanaan program agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
“Program ini merupakan dukungan pemerintah pusat melalui APBN untuk meningkatkan status Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) bagi warga berpenghasilan rendah,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
Baca Juga :
Menurut Hatir, pengawasan menjadi hal krusial agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. DPRD, kata dia, akan memastikan setiap unit dibangun sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Kami dari Komisi I DPRD Kota Palangka Raya akan memastikan setiap unit rumah dibangun sesuai standar dan diberikan kepada keluarga yang memang berhak,” tegasnya.
Ia menilai program RLH tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari aspek kesehatan, ketahanan keluarga, hingga rasa aman dan nyaman.
Hatir berharap realisasi program bedah rumah ini mampu menjadi instrumen pemerintah dalam menekan angka kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial di Kota Palangka Raya.
“Harapannya, program ini memberi dampak jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Ahaf)
