Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, melakukan kunjungan ke Universitas Palangka Raya (UPR) dalam rangka menjajaki peluang kerja sama antara perguruan tinggi dan Kementerian P2MI, berlangsung pada Jumat (28/11/2025).
Mukhtarudin mengatakan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan P2MI akan membuka ruang baru dalam memperkuat ekosistem pendidikan dan ketenagakerjaan.
“Kita datang ke UPR ini dalam rangka menjajaki sinergitas kerja sama antara perguruan tinggi dan KP2MI,” ujarnya.
Baca Juga :
Ia berharap perguruan tinggi di Palangka Raya, maupun di wilayah Kalimantan secara umum, dapat berperan sebagai pusat layanan informasi dan pengembangan calon pekerja migran.
“Harapannya universitas-universitas di Palangka Raya, dan Kalimantan khususnya, bisa menjadi semacam migran center,” katanya.
Mukhtarudin mengungkapkan bahwa pemerintah sebelumnya telah meresmikan sejumlah migran center di berbagai perguruan tinggi.
Hingga kini, sudah terdapat delapan migran center yang beroperasi.
“Sebelumnya saya sudah meresmikan delapan migran center di perguruan tinggi, terakhir kemarin di Pasim Bandung,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan migran center memberi nilai tambah bagi perguruan tinggi karena dapat memperluas jangkauan lulusan ke pasar kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri.
“Ini bagus, bisa jadi benefit universitas agar lulusannya bisa diserap langsung di dunia kerja, baik kebutuhan dalam negeri maupun peluang di luar negeri,” tambahnya.
Mukhtarudin juga menyoroti besarnya kebutuhan tenaga kerja profesional di luar negeri yang telah dipetakan pemerintah.
“Kalau berkaitan dengan lowongan kerja luar negeri, kita sudah memetakan kurang lebih 351 ribu untuk semua sektor profesional, baik skill workers middle maupun hard skill,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah kini mendorong penempatan pekerja migran terampil, bukan hanya pekerja sektor domestik.
“Pemerintah ke depan mendorong agar menempatkan pekerja-pekerja kita yang skill workers, tidak hanya pekerja rumah tangga,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah membutuhkan sinergi lebih kuat dengan lembaga pendidikan vokasi dan perguruan tinggi.
“Karena itu kita perlu bersinergi dengan semua lembaga vokasi, termasuk perguruan tinggi, SMK, dan SMA, baik yang berorientasi dalam negeri maupun luar negeri,” tutupnya. (Ahaf)
