Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Rusdiansyah, meminta pemerintah kota memaksimalkan serapan anggaran serta memperkuat pembangunan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan APBD 2025.
“Kami mengapresiasi pemerintah kota melakukan berbagai upaya strategis dalam mempercepat realisasi APBD Tahun 2025,” kata Rusdiansyah, Selasa (11/11/2025).
Ia menilai langkah percepatan tersebut sudah tepat, namun perlu didukung perencanaan dan pelaksanaan yang lebih matang agar serapan anggaran tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, DPRD mendukung penuh upaya pemerintah kota, terutama pada kegiatan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi indikator utama kesejahteraan masyarakat karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.
“Percepatan serapan anggaran memang penting, tapi yang lebih utama adalah bagaimana hasil pembangunan itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya mengejar angka realisasi, melainkan kualitas pelaksanaannya,” ujarnya.
Rusdiansyah mengingatkan seluruh perangkat daerah agar bekerja lebih sinergis untuk mempercepat proses administrasi keuangan.
Ia menyebut kendala administratif sering menjadi penyebab rendahnya serapan, meski pelaksanaan fisiknya berjalan baik.
“Sering kali kegiatan di lapangan sudah selesai, tapi pencairan atau pelaporan administrasinya lambat. Hal seperti ini harus dibenahi supaya tidak berdampak pada penilaian kinerja keuangan daerah,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat pada setiap tahapan pelaksanaan APBD. Transparansi dan akuntabilitas, kata dia, harus dijaga agar setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Rusdiansyah memastikan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk menjamin setiap kegiatan pembangunan berjalan tepat sasaran dan tidak menyimpang dari ketentuan.
Ia berharap sisa waktu pelaksanaan APBD 2025 dapat dimanfaatkan optimal agar target serapan dan pembangunan tercapai sesuai rencana.
“Kalau perencanaan dan koordinasi antar perangkat daerah berjalan baik, penyerapan anggaran akan lancar dan manfaat pembangunan bisa dirasakan lebih cepat. Prinsip efisiensi dan tepat sasaran harus menjadi pedoman utama,” tutupnya.
