Pertahankan Opini WTP, Palangka Raya Buktikan Tata Kelola Keuangan Makin Kuat

by

Ahmad Hasan Fatih

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin. (Foto: Dok. Ist)

Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya lagi-lagi bikin bangga. Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Pemko berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diserahkan langsung di Gedung BPK RI Perwakilan Kalteng, Senin (23/6/2025).

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, hadir menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut. Ia terlihat sumringah, namun tetap rendah hati. “Alhamdulillah, ini bukan keberhasilan saya pribadi, tapi kerja keras seluruh ASN Pemko Palangka Raya. Mereka yang siang malam menyusun laporan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ucapnya.

Fairid menegaskan, mempertahankan WTP justru lebih sulit dibanding meraih pertama kali. Karena itu, ia berkomitmen menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah agar tetap transparan dan akuntabel.

BPK sendiri sempat mencatat delapan temuan senilai Rp2,39 miliar. Menariknya, Rp2,07 miliar di antaranya sudah berhasil dipulihkan ke kas daerah. Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng menilai hal itu bukti keseriusan Pemko Palangka Raya menindaklanjuti rekomendasi audit.

Meski begitu, ada sedikit penurunan dalam tingkat penyelesaian rekomendasi, dari 92 persen menjadi 88,47 persen, khususnya saat Palangka Raya dipimpin oleh Pj Wali Kota. Fairid pun langsung menyiapkan rencana aksi agar tindak lanjut bisa tuntas dalam 60 hari ke depan. “Kami tidak ingin hanya baik di atas kertas. Tata kelola pemerintahan harus kuat dan profesional di lapangan,” tegasnya.

Selain soal laporan keuangan, Fairid juga menyinggung tantangan dalam menyusun APBD, terutama soal sinkronisasi pendapatan dan belanja. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, katanya, menjadi kunci agar keuangan daerah makin sehat.

“Jangan cepat puas. Dapat predikat terbaik bukan berarti tidak bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Bagi Fairid, WTP ke-9 ini bukan garis akhir, melainkan batu loncatan. “Pemerintahan yang baik bukan hanya soal laporan keuangan. Yang lebih penting, bagaimana kita menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Ahmad Hasan Fatih

Ahmad Hasan Fatih