Jakarta – Pendidikan dan pelatihan vokasi kini jadi perhatian serius pemerintah. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) tidak boleh lagi hanya sekadar “banyak”, tapi juga harus benar-benar berkualitas, terlindungi, dan punya daya saing di kancah global.
Pernyataan itu disampaikan Mukhtarudin saat menerima kunjungan Bupati Jember, Gus Muhammad Fawait, di kantor KemenP2MI, Kamis (2/10/2025).
Menurut Mukhtarudin, paradigma lama yang mengutamakan jumlah penempatan PMI sudah tidak relevan. Kini, arahan Presiden Prabowo Subianto jelas: pekerja migran harus dibekali kompetensi utuh, mulai dari pengetahuan, keterampilan teknis, hingga pembentukan karakter dan disiplin kerja.
Baca Juga :
“Pak Prabowo tegas dalam arahannya, bahwa perlindungan dan peningkatan kapasitas harus lewat vokasi. Jadi ke depan, bukan hanya kuantitas yang kita kejar, tapi kualitas PMI yang bekerja di luar negeri,” ujar Mukhtarudin.
Ia menambahkan, pemerintah daerah punya peran strategis sejak dari awal. Kehadiran Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah kejuruan, hingga lembaga pelatihan komunitas diharapkan bisa menjadi wadah untuk menyiapkan calon PMI yang benar-benar siap terjun ke dunia kerja internasional.
“Karena daerah itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sosialisasi dan dukungan dari pemerintah daerah sangat penting,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Jember, Gus Fawait, mengungkapkan fakta menarik. Jember termasuk daerah dengan jumlah pekerja migran terbesar di Jawa Timur, namun tidak sedikit yang berangkat secara nonprosedural.
“Persoalan kami memang kompleks. Angka kemiskinan absolut Jember terbesar kedua di Jawa Timur. Untuk kemiskinan ekstrem, kami justru yang paling tinggi. Bahkan penerima PKH terbanyak juga ada di Jember,” ujar Fawait.
Karena itu, ia menilai penguatan vokasi bisa jadi solusi. Selain mengurangi pekerja migran nonprosedural, program ini juga bisa menekan angka kemiskinan di daerahnya.
Lebih jauh, Fawait mengusulkan agar pelatihan calon PMI bisa disinergikan dengan sekolah-sekolah SMK maupun pesantren. Dengan begitu, anak-anak dari keluarga kurang mampu punya kesempatan memperoleh keterampilan sesuai standar negara tujuan seperti Jepang, Korea, atau Eropa.
“Kalau pelatihan bisa masuk ke SMK atau pesantren, anak-anak masyarakat tidak mampu bisa ikut. Jadi, mereka punya skill yang sesuai kurikulum negara tujuan. Itu akan jauh lebih bermanfaat,” jelasnya.
Harapannya, dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, PMI dari Jember bisa lebih terlindungi, terampil, dan sukses membawa manfaat, baik bagi keluarga maupun bangsa.
