Indonesia disebut berpotensi menghadapi perfect storm atau badai tekanan ekonomi yang dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sepanjang 2026. Kondisi tersebut dipicu tekanan global yang terus meningkat, termasuk konflik di Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda mereda.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengatakan tekanan ekonomi global saat ini mulai memberikan dampak langsung terhadap dunia usaha di dalam negeri.
“Kita akan menghadapi perfect storm, badai yang sempurna. Tekanan harga energi, fiskal yang defisitnya melebar, pelemahan kurs, harga pupuk hingga plastik,” ujar Bhima, Kamis (16/4/2026).
Menurut Bhima, kenaikan harga energi dunia membuat biaya produksi di berbagai sektor ikut melonjak. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha semakin sulit menahan beban operasional.
Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah juga memperbesar tekanan terhadap industri yang masih bergantung pada impor bahan baku dari luar negeri.
Bhima menilai kondisi tersebut berpotensi mendorong perusahaan mengambil langkah efisiensi, termasuk mengurangi jumlah pekerja untuk menekan pengeluaran.
“Tahun ini diproyeksi lebih dari 100 ribu pekerja akan jadi korban PHK. Angkanya meningkat dibanding tahun lalu,” katanya.
Ia juga menilai pemerintah perlu segera menyiapkan langkah konkret untuk meredam dampak yang lebih luas terhadap sektor ketenagakerjaan.
“Kuncinya pemerintah mau bantu apa. Dalam kondisi seperti ini buffer fiskal harus diperkuat agar dunia usaha tetap bertahan,” tambahnya.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo juga mengungkap dunia usaha mulai menahan perekrutan tenaga kerja baru akibat ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyebut sebagian besar perusahaan kini memilih menahan ekspansi.
“Sebanyak 67 persen perusahaan tidak berniat melakukan rekrutmen baru. Ini menjadi perhatian serius bagi kondisi ketenagakerjaan,” kata Bob.
Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengungkap ada sejumlah perusahaan di Pulau Jawa yang mulai membahas potensi efisiensi tenaga kerja.
Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan sedikitnya 10 perusahaan sudah melakukan pembicaraan internal terkait kemungkinan PHK.
“Ada sekitar 10 perusahaan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian di Banten dengan potensi hampir 9 ribu pekerja terdampak,” terangnya.
Menurut Said, sektor industri padat karya menjadi yang paling rentan terdampak karena kenaikan biaya bahan baku akibat konflik geopolitik global.
“Kalau bahan bakunya naik, perusahaan biasanya menekan biaya tenaga kerja. Itu yang kemudian berujung pada pengurangan karyawan,” jelasnya.
Kalangan ekonom menilai pemerintah perlu segera merespons kondisi tersebut. Jika tidak diantisipasi, tekanan global dikhawatirkan bisa berkembang menjadi krisis ketenagakerjaan yang lebih besar di Indonesia. (Ahaf)
