Palangka Raya – Legislator Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, punya gagasan menarik soal pemerataan pembangunan di wilayah pinggiran ibu kota Kalimantan Tengah. Ia mendorong sejumlah kelurahan untuk beralih status menjadi desa agar bisa mengakses dana desa dari pemerintah pusat.
Menurut Khemal, ada beberapa kawasan di Palangka Raya yang secara karakteristik lebih cocok disebut desa, tapi hingga kini masih berstatus kelurahan. Akibatnya, wilayah-wilayah itu tidak bisa menikmati aliran dana desa yang nilainya cukup besar.
“Beberapa kelurahan sebenarnya bentuknya desa, tapi statusnya kelurahan. Jadi mereka tidak mendapat dana desa dari pemerintah pusat,” ujarnya, Senin (25/8/2025).
Baca Juga :
Politisi Golkar yang juga Ketua Bapemperda DPRD Palangka Raya ini menyebut contoh kawasan seperti Mungku Baru, Bukit Sua, Panjehang, hingga Kanarakan. Menurutnya, jika wilayah-wilayah tersebut beralih status, potensi pembangunan bakal jauh lebih besar.
“Kalau sudah jadi desa, mereka bisa dapat Rp2 miliar dana desa tiap tahun. Dana itu bisa digunakan untuk memperbaiki jalan, meningkatkan sarana umum, dan lain-lain. Jadi pembangunan lebih optimal,” jelasnya.
Selama ini, kebutuhan pembangunan di kawasan pinggiran masih bergantung pada APBD Kota. Khemal menilai, perubahan status bisa jadi solusi agar daerah tersebut tidak tertinggal.
“Kalau dapat Rp2 miliar, jalan berlubang misalnya, bisa langsung ditangani lewat APBDes. Itu lebih cepat dan efektif,” tambahnya.
Meski begitu, ia juga mengakui pemerintah kota tetap berupaya melakukan pemerataan dengan anggaran yang ada.
“Kami yakin Pemko Palangka Raya tidak akan tebang pilih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang penting sekarang, optimalkan dulu anggaran yang tersedia,” pungkasnya.
