Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, meminta jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tetap bersemangat memberikan pelayanan terbaik di tengah kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang berlaku secara nasional.
Hatir menegaskan pemotongan TKD tidak hanya terjadi di Palangka Raya, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada sejumlah sektor, namun pemerintah daerah diminta tetap kreatif dan tidak kehilangan fokus dalam menjalankan roda pemerintahan.
Baca Juga :
“Pemotongan TKD ini dilakukan tidak hanya di Kota Cantik saja, tetapi di seluruh penjuru tanah air. Karena itu saya harap jajaran pemerintah tetap semangat melayani masyarakat,” ujarnya, Senin (10/11/2025).
Ia menyebut situasi ini perlu dijadikan momentum memperkuat kolaborasi dan mencari terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
“Kita perlu merumuskan bersama upaya peningkatan PAD. Namun jangan sampai kebijakan itu memberatkan masyarakat umum,” tegasnya.
Hatir juga mengingatkan pemko agar tetap memperhatikan mitra kerja yang selama ini memiliki landasan hukum dan Surat Keputusan (SK) resmi, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan forum pembela negara.
“Kalaupun sudah ada kesepakatan soal insentif, agar jangan dilupakan. Itu bentuk penghargaan terhadap mitra kerja yang sudah berkontribusi,” terangnya.
Bendahara DPD Partai Demokrat Kalteng itu menambahkan pihaknya masih menunggu pembahasan lebih lanjut mengenai besaran APBD murni 2026 untuk memastikan seluruh pos anggaran tetap proporsional.
Ia berharap seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, terus menjaga sinergi menghadapi kondisi fiskal yang dinamis, sehingga pelayanan publik dan pembangunan di Kota Palangka Raya tetap berjalan optimal.
“Kuncinya adalah tetap solid, kreatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutup Hatir.
