Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, menilai pemasangan alat perekam data transaksi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan langkah tepat dalam meningkatkan transparansi pendapatan daerah.
Menurutnya, alat yang terintegrasi dengan sistem monitoring Bapenda mampu memantau transaksi usaha secara real time sehingga dapat meminimalisir potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini langkah yang sangat baik dan patut didukung. Dengan sistem yang terhubung langsung, setiap transaksi bisa terpantau secara real time sehingga potensi kebocoran PAD dapat ditekan,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti makanan dan minuman, perhotelan, parkir, hingga hiburan memiliki potensi besar dalam mendongkrak PAD, namun selama ini pengawasannya masih terbatas.
Dengan adanya alat perekam transaksi, pelaporan omzet wajib pajak dinilai akan lebih objektif karena berbasis data aktual, sehingga perhitungan pajak menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Selain meningkatkan PAD, kebijakan ini juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha karena pajak yang dibayarkan berdasarkan transaksi riil, bukan estimasi,” tambahnya.
Ridha mengingatkan agar penerapan kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap dan disertai sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha.
“Pendekatan persuasif harus dikedepankan agar pelaku usaha memahami manfaatnya dan tidak merasa terbebani,” tegasnya.
Ia berharap penerapan sistem berbasis elektronik ini mampu memperkuat tata kelola pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel serta berdampak langsung pada peningkatan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Palangka Raya.
Keberhasilan kebijakan ini juga sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan kesiapan sistem yang digunakan. (Ahaf)
