Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, mendukung kebijakan penutupan sementara 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar operasional.
Ia menilai langkah yang diambil Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut merupakan upaya positif untuk memastikan kualitas layanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami menyambut baik langkah penutupan sementara ini, dengan harapan SPPG segera memperbaiki kekurangan sesuai saran pihak terkait,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Arif menegaskan pentingnya penerapan standar operasional, khususnya dari aspek kesehatan, kebersihan, dan higienitas makanan yang diberikan kepada siswa.
“Jangan sampai ini berdampak terhadap lingkungan maupun kualitas makanan yang diterima siswa, terutama dari sisi kesehatan dan kebersihan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar kualitas produk pangan yang dihasilkan benar-benar terjamin untuk menghindari risiko bagi penerima manfaat.
“Sterilisasi dan higienitas harus diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif,” tegasnya.
Meski demikian, Arif berharap proses perbaikan tidak berlangsung lama agar layanan MBG dapat segera kembali berjalan normal.
“Harapan kami jangan terlalu lama, karena sekolah yang bekerja sama tentu menunggu kepastian,” ucapnya.
Selain itu, ia menyoroti potensi dampak terhadap pemanfaatan anggaran jika operasional terhenti dalam waktu lama.
“Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan tidak termanfaatkan karena program terhenti,” katanya.
Ia menambahkan, mekanisme penyaluran anggaran yang terdampak perlu diatur secara jelas oleh pihak terkait.
“Apakah nanti disalurkan dalam bentuk rapelan atau seperti apa, itu menjadi kewenangan pihak terkait,” pungkasnya. (Ahaf)
